KATEGORI INFORMASI DI PENGADILAN

A. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan. 
   • Profil Pengadilan meliputi: 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan; 2) struktur organisasi Pengadilan; 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan; 4) profil singkat pimpinan Pengadilan; 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; 6) daftar nama pejabat dan hakim di Per:gadilan; dan 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.
   • Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
   • Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
   • Agenda sidang.
2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat.
   • Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
   • Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik.
   • Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.
   • Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi.
   • Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
   • Biaya perolehan salinan informasi: 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma; 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan.
   • Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan.
   • Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
   • Ringkasan Laporan Keuangann yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
   • Ringkasan daftar aset dan inventarisasi.
   • lnformasi tentang pengumuman pengadaan barng dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   • Informasi Laporan Akses Informasi.
   • Informasi lain.

B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik.
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi.
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular, dll.

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan.
2. Informasi lain yang: 
   • Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan setelah dilakukan uji konsekuensi.
   • Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasasrkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi, dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   • Infomasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (terbatas bagi Pemohon Informasi yang merupakan Calon Hakim dan Calon Aparatur SIpil Negara).
3. Informasi tentang register perkara, data statistic perkara, tahapan suatu perkara, laporan penggunaan biaya perkara, seluruh putusan dan penetapan Pengadilan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan.
5. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian.
6. Rencana Strategis dan rencana kerja Pengadilan.
7. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.
8. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
9. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: 
   • Profil hakim dan aparatur pengadilan.
   • Data statisti kepegawaian.
   • Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
   • Surat perjanjian yang dibuat Pengdilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
   • Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka peaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   • Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau Satuan Kerja.

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi dalam poses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi keinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggran hakim dan aparatur pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Berita acara sidang dan alat bukti

 

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

A. Prosedur Permohonan Informasi

      

B. Prosedur Pengajuan Keberatan

C. Prosedur Sengketa Informasi

 

Selengkapnya:

• SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
• Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik