Kata Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Padang

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 144/ KMA/ SK/ VIII/ 2007 tentang keterbukaan informasi sebagaimana telah diubah oleh SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia. 

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta mendapatkan kepercayaan publik. Pengadilan berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan dengan tetap memperhatikan batas-batas keterbukaan, baik yang menyangkut tatanan administrasi, ketertiban umum, maupun kepentingan pihak-pihak yang berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lagi yang disembunyikan dari para pencari keadilan dan masyarakat, sehingga dapat diwujudkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi Pengadilan yang menjadi hak Konstitusional masyarakat.

Harapan kami semoga situs ini dapat mendukung terwujudnya modernisasi Pengadilan di Indonesia. 

Wassalam,

Ketua Pengadilan Negeri Padang

BAMBANG HERY MULYONO, SH.MH 

Mahkamah Agung mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yaitu tata cara penyelesaian gugatan sederhana dibentuk berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015, untuk memangkas prosedur acara perdata dengan membatasi waktu penyelesaian dalam 25 hari secara sederhana.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Padang merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman untuk meningkatkan pelayanan publik secara profesional sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan. Sehingga ke depan pelayanan pengadilan kepada masyarakat bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terbuka, transparan dan akuntabel. Disamping itu juga bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan serta mengacu pada prinsip efisien, efektif, serta ekonomis.

Video Outbound Training PN Padang.

Layanan  Hukum bagi Masyarakat Tak Mampu	Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi	Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan