Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Padang.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding atau Disingkat dengan SIPP Banding, memuat informasi data perkara pada tingkat banding
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK
Untuk dapat mengecek informasi jadwal sidang dapat mengunjugi situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Untuk dapat mengecek informasi denda tilang dapat mengunjugi artikel PN Padang, situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Berikut kami sampaikan hasil laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi terhadap layanan masyarakat Pengadilan Negeri Padang
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia.
Pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Bertempat di ruang sidang utama. Pengadilan Negeri Padang mengadakan sosialisasi upaya hukum banding elektronik untuk perkara e-litigasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Bapak Yoserizal., S.H., M.H. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh beberapa advokat.
Pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen yang dihadiri oleh Tim Assesment Iternal, Hakim Pengawas Bidang, dan Assesi.
Sejak tahun 2009 selama hampir 2 (dua) tahun Pengadilan Negeri Padang telah menggunakan aplikasi Penyitaan online yang memudahkan penyidik untuk mengajukan permohonan izin atau persetujuan penyitaan dan penggeledahan tanpa harus datang ke Pengadilan untuk memasukkan berkas permohonannya, namun dalam perjalanannya ditemui beberapa kendala dalam penginputan data oleh penyidik, masalah keamanan data dan mencetak dokumen penetapan oleh admin pengadilan. Kemudian Pengadilan negeri padang melakukan perubahan, update aplikasi, menciptakan inovasi kedalam bentuk aplikasi yang baru dan menambahkan beberapa fitur baru.
Inovasi itu kemudian diberi nama Aplikasi Sprinter atau Aplikasi Permohonan Izin dan Persetujuan Terpadu. Sebuah inovasi pelayanan untuk instansi terkait yang ditujukan untuk penyidik kepolisian, penyidik PPNS, penuntut umum kejaksaan, dan Lembaga Permasyarakatan atau Rutan. Sesuai dengan namanya Sprinter, dalam atletik artinya pelari cepat, cepat dari yang tercepat. Kami pengadilan negeri padang menginginkan pelayanan cepat dan akurat, efektif dan efisien, dalam hitungan jam penetapan sudah selesai. Dengan mengedepankan slogan Layanan Pengadilan Negeri Padang tanpa suap, pungli dan gratifikasi.
Halaman 1 dari 2
