Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Padang.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding atau Disingkat dengan SIPP Banding, memuat informasi data perkara pada tingkat banding
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK
Untuk dapat mengecek informasi jadwal sidang dapat mengunjugi situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Untuk dapat mengecek informasi denda tilang dapat mengunjugi artikel PN Padang, situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Berikut kami sampaikan hasil laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi terhadap layanan masyarakat Pengadilan Negeri Padang
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Anda dapat melakukan scan pada QR code e-Brosur Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan layanan di Pengadilan Negeri Padang.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia.
Selasa, 7 Desember 2021 bertempat di Ruang Sidang Cakra. Telah dilaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Rutin dari Pengadilan Tinggi Padang. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut, pembukaan oleh Bapak H. Asmuddin, S.H., M.H selaku Ketua Timn Pengawas. Dilanjutkan sepatah kata dari Bapak H. Yulman, S.H., M.H. Serta seluruh anggota tim melakukan pengawasan ke masing-masing bidang.
Pengadilan Negeri Padang bersama dengan Pemerintah Kota Padang mejalin kerjasama tentang Sistem Kerjasama Pelayanan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan Online (SIJEMPOL). Pada hari Rabu, 24 November 2021 bertempat di Aula Pengadilan Negeri Padang telah dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Yuzaida dan Walikota Padang Hendri Septa.
Aplikasi SIJEMPOL adalah aplikasi inovasi berbasis website di Pengadilan Negeri Padang. Layanan yang terdapat di Si Jempol, adalah pendaftaran perkara e-Court, surat keterangan melalui aplikasi Eraterang, bantuan layanan melalui aplikasi Zoom, kendali perangkat melalui aplikasi ultra viewer. Kelengkapan yang dibutuhkan scan fotokopi KTP dalam format pdf atau jpg, memiliki email dan nomor telepon dan rekening aktif. SIJEMPOL dapat di akses sijempol.id dari komputer ataupun peralatan yang disediakan Kantor Kecamatan ataupun Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Padang. Masyarakat dapat mengakses ‘Si Jempol’ dari tempat berurusan terdekat, sehingga mewujudkan layanan peradilan cepat dan biaya ringan.
Pada Hari Kamis, 18 November 2021 bertempat di Aula Pengadilan Negeri Padang. Telah diadakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Atas Nama :
- Rimson Situmorang, S.H., M.H. menjadi Panmud Pidana
- Sri Hartini, S.Sos. menjadi Panmud Tipikor
- Windagustina, S.H. menjadi Panmud PHI
Acara ini dihadiri oleh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Padang, Keluarga dari yang bersangkutan, dan beberapa karyawan dari Pengadilan Negeri Kotobaru.
