PENGUMUMAN NOMOR W3.U1/1598/KP.03/9/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGUNJUNG SIDANG UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI PENGADILAN NEGERI PADANG
Dokumen Terkait
Rabu, Oktober 21, 2020
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Padang.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding atau Disingkat dengan SIPP Banding, memuat informasi data perkara pada tingkat banding
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK
Untuk dapat mengecek informasi jadwal sidang dapat mengunjugi situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Untuk dapat mengecek informasi denda tilang dapat mengunjugi artikel PN Padang, situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Berikut kami sampaikan hasil laporan hasil survey terhadap layanan masyarakat Pengadilan Negeri Padang
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia.
Pada hari Selasa, 16 September 2020 Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Acara dimulai dengan Opening Meeting yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi H. Muefri, SH, MH. Lalu dilanjutkan dengan pengawasan ke tiap-tiap bagian dengan fokus pengawasan mengenai penerapan Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Negeri Padang. Pengawasan ditutup dengan closing meeting yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Bpk. Yulman, SH, MH dengan menyampaikan beberapa pengarahan dan masukan untuk kelanjutan penerapan Akreditasi.
Pengadilan Negeri Padang Kelas I A telah melaksanakan persidangan perkara pidana online secara teleconference yang dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020. Sidang pidana online dilaksanakan dengan menggunakan media video dimana hakim di ruang sidang mengadakan teleconference bersama jaksa, terdakwa, dan PH di tempatnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19 sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.