Rabu, September 23, 2020

A- A A+
  • Selamat Datang di Situs Web Pengadilan Negeri Padang
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
shade



  • Prosedur Berperkara
  • Info Banding
  • Info Kasasi / PK
  • Jadwal Sidang
  • Tilang
  • Pos Layanan Hukum
  • Survey Kepuasan Masyarakat
  • Pengaduan
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Padang.

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Banding Anda

info 64Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding atau Disingkat dengan SIPP Banding, memuat informasi data perkara pada tingkat banding

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi / PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 
 

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Padang

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri PalopoUntuk dapat mengecek informasi jadwal sidang dapat mengunjugi situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android

 
 

Cek Informasi Denda Tilang

info 64Untuk dapat mengecek informasi denda tilang dapat mengunjugi artikel PN Padang, situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android

 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoMenimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 
 

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarat 

info 64Berikut kami sampaikan hasil laporan hasil survey terhadap layanan masyarakat Pengadilan Negeri Padang

 
 

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

SIPP Pengadilan Negeri Palopo

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.

 Pengaduan dapat disampaikan melalui:

  1. Aplikasi   pada situs Mahkamah Agung;
  2. Layanan pesan singkat/SMS;
  3. Surat elektronik (e-mail);
  4. Faksimile;
  5. Telepon;
  6. Meja Pengaduan;
  7. Surat; dan/atau
  8. Kotak Pengaduan.
 

MOTO kami adalah “PATUAH“ yakni : Profesional, Akuntable, Transparan, Unggul, Amanah, Humanis

KATA SAMBUTAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia. 

Selengkapnya...

PTSP PN Padang

  • 1

Statistik Pengunjung

008995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
206
559
1617
4017
8831
164
8995

Your IP: 3.237.200.21
2020-09-23 06:17

Video e-Court

Video Eraterang

Video Gugatan Sederhana