Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Padang.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding atau Disingkat dengan SIPP Banding, memuat informasi data perkara pada tingkat banding
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK
Untuk dapat mengecek informasi jadwal sidang dapat mengunjugi situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Untuk dapat mengecek informasi denda tilang dapat mengunjugi artikel PN Padang, situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau dapat mendownload aplikasi MExt SIPP bagi pengguna Smartphone Android
Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Berikut kami sampaikan hasil laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi terhadap layanan masyarakat Pengadilan Negeri Padang
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Padang di alamat kami http://pn-padang.go.id, terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di seluruh jajaran Pengadilan se-Indonesia.
Pada Hari Senin, tanggal 19 April 2021. Pengadilan Negeri Padang melakukan rapat mengenai anggaran DIPA 03. Dalam rapat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil, Sekretaris, Panitera, Kasubbag, Jurusita, Panitera Muda, PPK, dan Panitera Pengganti. Adapun garis besar pembahasan tersebut mengenai anggaran belanja perkara pidana, anggaran belanja perkara tipikor, anggaran belanja perkara PHI, dan permintaan prodeo.
Pada Hari Minggu, tanggal 11 April 2021. Bertempat di aula Pengadilan Negeri Padang. Provinsi Sumatera Barat mendapat kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan). Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh peradilan se-wilayah provinsi Sumatera Barat diantaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer, serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Dengan adanya kegiatan ini, kantor Pengadilan Negeri Padang dipercayai sebagai tempat penyelenggara acara. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Padang untuk dapat berpartisipasi dan mempersiapkan acara sebaik-baiknya.
Arahan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini membahas temuan yang ada di hari sebelumnya, dan membahas tindak lanjut dari temuan tersebut. Tak lupa pula untuk tetap memberi arahan agar mematuhi protokol kesehatan.
Halaman 1 dari 2
