Pertanggungjawaban Pidana Direksi Terhadap Kerugian Negara Yang Timbul Akibat Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara

Detail

Diperbarui: Jumat, 22 Januari 2021 15:49

Diterbitkan: Jumat, 22 Januari 2021 15:38

Dibuat oleh: M. ARI SULTONI, S.H., M.H 

(Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang)

Dalam kegiatan operasionalnya, BUMN terikat dengan berbagai peraturan yang melekat padanya sebagai bagian dari Perseroan atau Perum. Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Perseroan merupakan badan hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipindahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya (Usman Rachmadi, 2004: 50). Dalam arti kata Perseroan adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki olehseorang manusia. Oleh karena Perseroan adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris sekalipun mereka berganti atau diganti. Layaknya sebuah badan hukum maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjianyang telah dibuatnya.

Mendalami bahwa tepat atau tidaknya kekayaan Negara termasuk kekayaan negara dipisahkan pada BUMN tentunya tidak terlepas dari bahasan tentang peraturan perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan yang menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas dan seharusnya serta kesesuaian kriteria atau ciri-ciri khusus yang dimiliki perusahaan.

Selengkapnya...