Pengadilan Negeri PadangArtikel / Berita Terbaru PN Padang
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM
Oleh faisal Selasa, 05 Maret 2019 17:16:42
Sebagai upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Padang menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 di Aula Pengadilan Negeri Padang.

Sebagai upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Padang menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 di Aula Pengadilan Negeri Padang.

(Sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang)

 

(pembacaan Pakta Integritas dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang)

 

(penandatanganan PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS menuju WBK & WBBM)

 

(penandatanganan Nota Kesepahaman Pengadilan Negeri Padang dengan Kepolisian Resor Kota Padang & Resor Kab.Kep.Mentawai)

 

 

Pencanangan ini merupakan upaya konkret PN Padang melaksanakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan:

  • kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
  • pelayanan publik yang semakin maju dan mampu   bersaing secara global.
  • kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik.
  • SDM aparatur semakin profesional.
  • Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi.

Selain itu juga wujud nyata pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan berdasarkan Cetak Biru (blue print) Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H menyatakan dengan adanya gedung baru serta saranan dan prasarana baru, seluruh jajaran PN Padang bertekad mewujudkan Pengadilan Negeri Padang terbebas dari praktek pungli, gratifikasi, kolusi dan segala bentuk korupsi untuk menuju penilaian obyektif sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Seluruh jajaran PN Padang di awal tahun telah mengikrarkan Pakta Integritas dan selanjutnya sesuai pedoman yang telah dirilis Ditjen Badilum Mahkamah Agung, PN Padang telah membentuk Struktur Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terdiri dari 6 area baik dari komponen pengungkit maupun komponen hasil. Setiap area melakukan langkah aksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dilengkapi bukti fisik, serta memiliki target waktu yang ditentukan.

6 area tersebut adalah:

1.      Manajemen perubahan

2.      Penataan Tata Laksana

3.      Penataan Sistem Manajemen SDM

4.      Penguatan akuntabilitas

5.      Penguatan pengawasan

6.      Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, Pengadilan Negeri Padang juga telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi mesin pengambilan Nomor antrian, mekanisme pemangilan serta tampilan di layar TV mengenai layanan antrian. Dalam upaya mendukung layanan teknis persidangan, Pengadilan Negeri Padang juga juga menggunakan system pemanggilan sidang berbasis IT dilengkapi TV layanan informasi dan pemanggilan sidang pada ruang tunggu pengunjung sidang. Berbagai inovasi Mahkamah Agung seperti SIPP, informasi perkara tilang berbasis website, pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court untuk mewujudkan peradilan yang modern dengan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan juga telah diterapkan di PN Padang.

Salah satu hal baru yang innovatif di Pengadilan Negeri Padang adalah penggunaan aplikasi penyitaan/penggeledahan secara elektronik yang insyaa Allah akan dilakukan launching oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Pihak penyidik dapat mengajukan permohonan izin, persetujuan sita dan penggeledahan cukup dari kantornya masing-masing menggunakan aplikasi yang telah disiapkan PN Padang. Kemudian setelah penetapan dikeluarkan, pihak penyidik dapat mengambil dengan menyerahkan dokumen permohonan aslinya. MOU untuk penerapan aplikasi ini telah ditandatangani Ketua PN Padang dengan Kepala Polresta Padang maupun Kapolres Kab. Kepulauan Mentawai.

Semua upaya yang dilakukan jajaran PN Padang ini selaras dengan sambutan YM. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H dengan judul “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” pada even Laporan Tahunan 2018 tanggal 27 Februari 2019 yang lalu di Jakarta Convention Center.

Sambutan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kota Padang maupun Wakil Bupati Kepulauan Mentawai juga memberikan dukungan agar pencanangan pembangunan zona integritas ini, PN Padang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi integritas moral dan mampu mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi serta mampu mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Ketua PN Padang juga menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat dan stakeholder terkait, untuk turut mengawasi, melihat dan memantau PN Padang, sehingga bisa menjadi institusi yang bersih untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta menjadi salah satu institusi yang dapat dibangggakan oleh masyarakat Kota Padang.

Pengadilan Negeri Padang : http://pn-padang.go.id
Online version: http://pn-padang.go.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=49&artid=249