Download Terbaru


 Download Populer
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 4

No Members are currently logged in.
Login
Username:

Password:

  Registrasi?
HUBUNGI KAMI


PENGADILAN NEGERI PADANG

Jl. By Pass Km. 23 Anak Air Kota Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Kota Padang

Sumatera Barat-Indonesia

Telp. (0751) 446901

Fax. (0751) 446901

email: pnpadang@yahoo.co.id

situs : www.pn-padang.go.id/


lihat Peta lokasi Kh.Sulaiman 


lihat Peta lokasi Anak Air 

Prosedur Acara Perdata
 
 
Sita Jaminan

 Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis  sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.).

Permohonan agar dilakukan sita jaminan. baik itu sita conservatoir atau sita revindicatoir, harus dimusya­warahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka ketua majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh panitera/jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi.

Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.

Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan :

a.       Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).

b.       Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.

c.       Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.

d.       Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus  tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.

Apabila telah dilakukan sita jarninan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 79-80.

Arsip Berita
Nopember 2009
Oktober 2011
Juli 2012
Mei 2013
Agustus 2013
Januari 2014
Maret 2014
Mei 2014
Juni 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015
Juli 2015
Agustus 2015
Desember 2015
Maret 2016
April 2016
Mei 2016
Oktober 2016
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
Mei 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
April 2018
Mei 2018